Agenda Kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEK)

Pusat Pengembangan Potensi Otonomi Daerah (PUSPEN-OTDA)

A. KOPDES MERAH PUTIH

• Implementasi Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih.
• Tata cara pengelolaan dan manajemen Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) serta penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.
• Tata cara penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Koperasi Desa Merah Putih berbasis aplikasi (IT).

B. MANAJEMEN DESA

• Manajemen pengelolaan administrasi desa berbasis IT.
• Tata cara pengelolaan keuangan desa dan penatausahaan perpajakan bagi bendahara dan sekretaris desa.
• Pengelolaan dan pengembangan manajemen BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
• Penyusunan SKP berbasis aplikasi e-Kinerja.
• Penyusunan perencanaan desa berbasis data SDGs Desa.

C. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA / TP-PKK

• Implementasi Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa.
• Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan pembangunan, penataan administrasi, dan hukum desa.
• Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa.
• Peran, tugas, dan fungsi TP-PKK sebagai fasilitator, motivator, dan pelaksana program pemberdayaan masyarakat.

D. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

• Tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
• Optimalisasi peran BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel.
• Peran BPD dalam pengawasan kebijakan pemerintahan desa.
• Tata cara penggunaan anggaran desa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ).

E. APBD DESA

• Prosedur pengadaan barang dan jasa pada APBD Desa.
• Tata cara perencanaan dan penyusunan RPJM dan RKPD Desa.
• Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
• Penyusunan Renstra, RKP, dan APBDesa.
• Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak retribusi daerah.
• Penyusunan RPJMDes dan APBDes sesuai regulasi terkini.
• Pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa berbasis aplikasi SISKEUDES.

F. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

• Pengelolaan dan pengembangan BUMDes untuk pertumbuhan ekonomi desa.
• Peningkatan ketahanan pangan desa melalui kegiatan ekonomi berbasis masyarakat.
• Bimtek implementasi Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah desa.
• Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes secara transparan dan akuntabel.

G. APARATUR KECAMATAN

• Optimalisasi peran strategis kecamatan dalam mendukung pembangunan desa.
• Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, lurah, dan desa dalam pelayanan publik.
• Pengembangan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan/desa untuk pemerintahan yang efektif.
• Pedoman dan tata cara pengelolaan website kecamatan, kelurahan, dan desa dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan.
• Peningkatan kompetensi aparatur kecamatan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa.